{"id":174,"date":"2023-08-07T15:14:24","date_gmt":"2023-08-07T15:14:24","guid":{"rendered":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/?page_id=174"},"modified":"2024-12-03T18:13:48","modified_gmt":"2024-12-03T18:13:48","slug":"kode-etik-jurnalistik","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/kode-etik-jurnalistik\/","title":{"rendered":"Kode Etik Jurnalistik"},"content":{"rendered":"\n

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<\/p>\n\n\n\n

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:<\/p>\n\n\n\n

Pasal 1<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Penafsiran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.<\/li>\n\n\n\n
  2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.<\/li>\n\n\n\n
  3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.<\/li>\n\n\n\n
  4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Pasal 2<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Penafsiran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Cara-cara yang profesional adalah:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;<\/li>\n\n\n\n
    2. menghormati hak privasi;<\/li>\n\n\n\n
    3. tidak menyuap;<\/li>\n\n\n\n
    4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;<\/li>\n\n\n\n
    5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;<\/li>\n\n\n\n
    6. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;<\/li>\n\n\n\n
    7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;<\/li>\n\n\n\n
    8. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Pasal 3<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Penafsiran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.<\/li>\n\n\n\n
      2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing[1]masing pihak secara proporsional.<\/li>\n\n\n\n
      3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.<\/li>\n\n\n\n
      4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Pasal 4<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Penafsiran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.<\/li>\n\n\n\n
        2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.<\/li>\n\n\n\n
        3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.<\/li>\n\n\n\n
        4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.<\/li>\n\n\n\n
        5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Pasal 5<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          Penafsiran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.<\/li>\n\n\n\n
          2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            Pasal 6<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            Penafsiran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.<\/li>\n\n\n\n
            2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              Pasal 7<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan \u201coff the record\u201d sesuai dengan kesepakatan.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              Penafsiran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                \n
              1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.<\/li>\n\n\n\n
              2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.<\/li>\n\n\n\n
              3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.<\/li>\n\n\n\n
              4. \u201cOff the record\u201d adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                Pasal 8<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                Penafsiran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                  \n
                1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.<\/li>\n\n\n\n
                2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  Pasal 9<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                  Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                  Penafsiran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.<\/li>\n\n\n\n
                  2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                    Pasal 10<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    Penafsiran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.<\/li>\n\n\n\n
                    2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                      Pasal 11<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      Penafsiran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                        \n
                      1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.<\/li>\n\n\n\n
                      2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.<\/li>\n\n\n\n
                      3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                        Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                        Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                        organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                        Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                        (Kami atas nama 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                        Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-174","page","type-page","status-publish","hentry"],"jetpack-related-posts":[{"id":176,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/pedoman-media-siber\/","url_meta":{"origin":174,"position":0},"title":"Pedoman Media Siber","author":"Redaksi","date":"August 7, 2023","format":false,"excerpt":"Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya\u2026","rel":"","context":"Similar post","block_context":{"text":"Similar post","link":""},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":178,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/privasi\/","url_meta":{"origin":174,"position":1},"title":"Privasi","author":"Redaksi","date":"August 7, 2023","format":false,"excerpt":"Kebijakan Privasi Kami memperlakukan privasi Anda dengan sangat serius. Kebijakan privasi (privacy policy) ini menggambarkan informasi pribadi yang kami kumpulkan dan bagaimana kami menggunakannya. Lihat kebijakan privasi pokok ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebijakan privasi seperti pada umumnya. Koleksi Informasi Rutin Semua server web melacak informasi dasar tentang pengunjung.\u2026","rel":"","context":"Similar post","block_context":{"text":"Similar post","link":""},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":168,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/redaksi\/","url_meta":{"origin":174,"position":2},"title":"Redaksi","author":"Redaksi","date":"August 7, 2023","format":false,"excerpt":"STRUKTUR ORGANISASI REDAKSI MEDIA ONLINE SIKLUS INDONESIAWebsite: siklus-indonesia.id PENERBIT: PT. MEDIA INDO SIKLUSSK Menkumham RI Nomor: AHU-0021542.AH.01.01.TAHUN 2023, Tanggal 17 Maret 2023NIB: 2703230020407 NPWP: 40.290.225.8-822.000 Rekening BRI Nomor: 0279-01-041304-50-5 an. Susanto Kadir KANTOR REDAKSI: Jalan Raja Polamolo Nomor 393 Lingkungan I RT\/RW: 003\/009 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi\u2026","rel":"","context":"Similar post","block_context":{"text":"Similar post","link":""},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":172,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/info-iklan\/","url_meta":{"origin":174,"position":3},"title":"Info Iklan","author":"Redaksi","date":"August 7, 2023","format":false,"excerpt":"Hai ! Sahabat Media Siklus-Indonesia.Id, jika ingin beriklan di media kami anda dapat menghubungi awak media kami melalui kontak HP: 082190655442-082394934534 atau anda dapat pula mengirim pesan melalui eMail: siklusindonesiaid@gmail.com dan susantokadir04915@gmail.com. Mengenai biaya iklan, tenang saja anda dapat membicarakan dan membuat kesepakatan dengan kami, yang pasti kami terbuka dan\u2026","rel":"","context":"Similar post","block_context":{"text":"Similar post","link":""},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=174"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/174\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2931,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/174\/revisions\/2931"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}