Siklus-Indonesia.Id, Amnesti dan abolisi adalah instrumen hukum yang lahir dari semangat rekonsiliasi dan perlindungan kepentingan umum. Namun, dalam realitas politik Indonesia, keduanya kerap keluar dari jalur idealnya, menjadi komoditas retorika dan bahan bakar pertempuran antar-elite. Kasus yang melibatkan Prabowo menegaskan bagaimana mekanisme hukum ini tidak pernah steril dari aroma politik.<\/p>\n\n\n\n
Di tengah sorotan publik, keputusan untuk memberikan atau menolak amnesti dan abolisi tak lagi dipahami sebagai pertimbangan yuridis murni, melainkan sebagai isyarat dukungan atau penolakan politik. Narasi yang dibangun di ruang media dan forum publik memperlihatkan betapa cepatnya instrumen hukum ini berubah fungsi: dari jembatan menuju persatuan menjadi simbol pertarungan kekuasaan.<\/p>\n\n\n\n
Penulis menganalisis beberapa hal yang perlu dikritisi mengenai kebijakan presiden soal amnesti dan abolisi khusus objeknya adalah Hasto dan Tom Lembong yaitu :<\/p>\n\n\n\n
1. Penyalahgunaan Instrumen Hukum untuk Kepentingan Politik, Amnesti dan abolisi pada dasarnya adalah instrumen hukum yang bertujuan menjaga kepentingan umum, memulihkan stabilitas, dan meredakan ketegangan politik. Namun, ketika pemberiannya dibingkai sebagai strategi untuk memperkuat posisi politik seseorang, fungsi yuridisnya tereduksi menjadi transaksi kekuasaan. Ini mengaburkan batas antara kedaulatan hukum dan manuver politik.<\/p>\n\n\n\n
2. Erosi Kepercayaan Publik terhadap Supremasi Hukum, Jika publik memandang amnesti atau abolisi hanya sebagai hadiah politik bagi figur tertentu, legitimasi hukum akan tergerus. Dalam jangka panjang, ini menimbulkan preseden buruk: hukum menjadi fleksibel untuk kepentingan elite, sementara keadilan substantif bagi rakyat justru diabaikan.<\/p>\n\n\n\n
3. Polarisasi Politik yang Semakin Tajam, Pemanfaatan isu amnesti dan abolisi sebagai senjata politik dapat memperdalam jurang perpecahan. Kubu yang menolak akan menganggapnya sebagai bentuk impunitas, sementara kubu pendukung akan memposisikannya sebagai \u201ckemenangan moral\u201d. Polarisasi ini berpotensi menghambat agenda-agenda strategis negara.<\/p>\n\n\n\n
4. Dampak terhadap Stabilitas Demokrasi, Demokrasi sehat membutuhkan mekanisme hukum yang bebas dari intervensi politik praktis. Ketika keputusan strategis seperti amnesti atau abolisi dikaitkan dengan konsolidasi kekuasaan, demokrasi kehilangan pilar independensinya. Dalam konteks ini, bukan hanya hukum yang dirugikan, tetapi juga keberlangsungan sistem politik yang seimbang.<\/p>\n\n\n\n
5. Kebutuhan Transparansi dan Akuntabilitas, Jalan keluar dari politisasi adalah memastikan setiap pemberian amnesti atau abolisi dilakukan melalui prosedur yang transparan, dengan penjelasan resmi dan argumentasi hukum yang jelas. Tanpa itu, keputusan akan selalu dicurigai sebagai langkah yang dimotori kepentingan sempit, bukan kepentingan bangsa.<\/p>\n\n\n\n
Menafsirkan Ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” yang sering dikaitkan dengan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, menyoroti pentingnya hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan dalam suatu negara. “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan”, Ini berarti bahwa hukum, sebagai seperangkat aturan, tidak akan efektif jika tidak ada kekuatan yang dapat menegakkannya. Tanpa kekuasaan, hukum hanya akan menjadi tumpukan kertas tanpa makna, dan tidak akan mampu menciptakan ketertiban atau melindungi hak-hak warga negara. “Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” Maksudnya adalah kekuasaan, tanpa adanya batasan hukum, cenderung akan disalahgunakan dan mengarah pada tindakan sewenang-wenang atau penindasan. Hukum berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan, memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan umum dan tidak merugikan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Ungkapan ini menegaskan bahwa hukum membutuhkan kekuasaan untuk ditegakkan, sementara kekuasaan harus dibatasi oleh hukum agar tidak menjadi sewenang-wenang. Namun realita yang terjadi saat ini malah mengarah bahwasannya hukum adalah alat politik itu sendiri demi rekonsiliasi nasional yang mana obyek dari amnesti dan abolisi adalah lawan politik sebelumnya pada PEMILU 2024. Apabila asumsi ini mengarah kepada hal tersebut maka tidak sesuai dengan adagium Politiae legius non leges politii adoptandae, “politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya,”.<\/p>\n\n\n\n
Kritik ini lahir bukan untuk menolak rekonsiliasi, melainkan untuk menegaskan bahwa supremasi hukum tidak boleh tunduk pada kalkulasi politik jangka pendek. Negara memerlukan mekanisme hukum yang kredibel, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan partisan. Tanpa itu, setiap amnesti dan abolisi akan terus dibaca sebagai dagang sapi politik bukan sebagai langkah konstitusional demi keadilan dan perdamaian nasional. Dari apa yang dijabarkan menimbulkan tanda Tanya besar Apakah sedang ada Rekonsiliasi Nasional atau polarisasi politik untuk melawan pelaku dinasti? Seperti apa yang diisukan ada perang dingin elite politik pada rezim pemerintahan atau pertarungan gerbong sehingga berdampak pada stabilitas pemerintahan, penulis berharap ini hanyalah sekedar asumsi bukanlah fakta yang terjadi.<\/p>\n\n\n\n
Penulis : MOH SAHRUL LAKORO, Ketua DPC PERMAHI Gorontalo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Siklus-Indonesia.Id, Amnesti dan abolisi adalah instrumen hukum yang lahir dari semangat rekonsiliasi dan perlindungan kepentingan umum. Namun, dalam realitas politik Indonesia, keduanya kerap keluar dari jalur idealnya, menjadi komoditas retorika dan bahan bakar pertempuran antar-elite. Kasus yang melibatkan Prabowo menegaskan bagaimana mekanisme hukum ini tidak pernah steril dari aroma politik. Di tengah sorotan publik, keputusan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4677,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-4676","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinion"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/IMG-20250813-WA0005.jpg","jetpack-related-posts":[{"id":4838,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2025\/10\/08\/bjorka-propaganda-dan-perdagangan-data-antara-keamanan-siber-dan-manipulasi-isu-ekonomi\/","url_meta":{"origin":4676,"position":0},"title":"Bjorka, Propaganda, dan Perdagangan Data: Antara Keamanan Siber dan Manipulasi Isu Ekonomi","author":"Redaksi","date":"October 8, 2025","format":false,"excerpt":"Oleh: Moh Sahrul Lakoro (Ketua Umum DPC PERMAHI Gorontalo) Siklus-Indonesia.Id, agorontalo - Nama Bjorka kembali menghantui ruang digital Indonesia. Sosok misterius yang kerap mengklaim kebocoran data pemerintah ini menjadi fenomena tersendiri. Setiap kali muncul, publik panik, media ramai, dan pemerintah sibuk menenangkan situasi dengan janji memperkuat sistem keamanan siber nasional.\u2026","rel":"","context":"In "Opinion"","block_context":{"text":"Opinion","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/opinion\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251008-WA0000.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251008-WA0000.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251008-WA0000.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251008-WA0000.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251008-WA0000.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x"},"classes":[]},{"id":4857,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2025\/10\/14\/permahi-komisariat-nu-gorontalo-mendukung-langkah-dini-dalam-melawan-praktik-calo-p3k-suara-keberanian-harus-dilindungi\/","url_meta":{"origin":4676,"position":1},"title":"PERMAHI Komisariat NU Gorontalo Mendukung Langkah Dini dalam Melawan Praktik Calo P3K: Suara Keberanian Harus Dilindungi","author":"Redaksi","date":"October 14, 2025","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo - langkah politik dan moral yang dilakukan oleh Dheninda Chaerunnisa (Dini) adalah bentuk nyata dari keberanian dan integritas seorang wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik, khususnya dalam isu rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang kini ramai menjadi sorotan masyarakat. *Mendukung Keberanian, Bukan Membela\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251014-WA0011.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251014-WA0011.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251014-WA0011.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251014-WA0011.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251014-WA0011.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x"},"classes":[]},{"id":2093,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/08\/16\/dugaan-kesengajaan-penyidik-dalam-kasus-rum-pagau-tantangan-terhadap-integritas-penegakan-hukum\/","url_meta":{"origin":4676,"position":2},"title":"Dugaan Kesengajaan Penyidik dalam Kasus Rum Pagau, Tantangan terhadap Integritas Penegakan Hukum","author":"Redaksi","date":"August 16, 2024","format":false,"excerpt":"Oleh : Jhojo Rumampuk | Ketua DPD PJS Prov. Gorontalo Kasus penistaan profesi, pencemaran nama baik, dan fitnah yang diduga dilakukan oleh Rum Pagau terhadap salah satu jurnalis di Boalemo telah menimbulkan polemik serius, terutama terkait kinerja penyidik di Polres Boalemo dan Polda Gorontalo. Dugaan adanya kesengajaan dari pihak penyidik\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG-20240816-WA0043.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG-20240816-WA0043.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG-20240816-WA0043.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG-20240816-WA0043.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x"},"classes":[]},{"id":4565,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2025\/08\/01\/kebijakan-ppatk-tanpa-analisis-yang-matang-oleh-moh-sahrul-lakoro-kader-hmi-limboto-dan-ketua-dpc-permahi-gorontalo\/","url_meta":{"origin":4676,"position":3},"title":"“Kebijakan PPATK Tanpa Analisis Yang Matang” Oleh : Moh Sahrul Lakoro\u00a0 Kader HMI Limboto dan Ketua DPC PERMAHI Gorontalo","author":"Redaksi","date":"August 1, 2025","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia Id, Gorontalo - Dalam semangat pemberantasan kejahatan keuangan, PPATK memang memiliki peran vital. Namun, kewenangan pemblokiran rekening yang dilakukan secara luas, mendadak, dan minim transparansi justru berpotensi melukai rasa keadilan publik. Alih-alih melindungi masyarakat dari kejahatan finansial, kebijakan ini justru menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan negara. Sebagai\u2026","rel":"","context":"In "Opinion"","block_context":{"text":"Opinion","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/opinion\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/IMG-20250731-WA0028.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/IMG-20250731-WA0028.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/IMG-20250731-WA0028.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/IMG-20250731-WA0028.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/IMG-20250731-WA0028.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x"},"classes":[]},{"id":1880,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/07\/01\/warga-tomohon-wenny-lumentut-tak-gentlemen-ini-alasannya\/","url_meta":{"origin":4676,"position":4},"title":"Warga Tomohon : Wenny Lumentut tak Gentlemen. Ini Alasannya\u2026\u2026.","author":"Bang Santo","date":"July 1, 2024","format":false,"excerpt":"Tomohon - Sikap Wenny Lumentut yang bersikeras tak mengakui jika dirinya sedang dalam proses hukum di kepolisian dan bahkan mencitrakan di media tengah dikriminalisasi, dinilai sejumlah warga Tomohon sebagai seorang pengecut yang tak pantas menjadi pemimpin. Sejumlah warga mengungkapkan pernyataan Wenny Lumentut dalam pemberitaan di beberapa media online lokal berbasis\u2026","rel":"","context":"In "Law and Crime"","block_context":{"text":"Law and Crime","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/law-and-crime\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/20240701_085915-scaled.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/20240701_085915-scaled.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/20240701_085915-scaled.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/20240701_085915-scaled.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/20240701_085915-scaled.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/20240701_085915-scaled.jpg?resize=1400%2C800&ssl=1 4x"},"classes":[]},{"id":1133,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2023\/12\/18\/peranan-sosiologi-hukum-dalam-masyarakat-sebagai-kontrol-sosial\/","url_meta":{"origin":4676,"position":5},"title":"Peranan Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial","author":"Bang Santo","date":"December 18, 2023","format":false,"excerpt":"Penulis : Clarita Nender, S.H. (Mahasiswa Pascasarjana UNIVERSITAS NEGERI MANADO 2023) Indonesia sebagai Negara Hukum yang berarti semua masyarakat harus tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Perundang-Undangan yang berlaku, di dalamnya Sosiologi Hukum memiliki peranan yang penting untuk mengatur serta manata perilaku Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Realita sosial yang\u2026","rel":"","context":"In "Law and Crime"","block_context":{"text":"Law and Crime","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/law-and-crime\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=1400%2C800&ssl=1 4x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4676","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4676"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4676\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4681,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4676\/revisions\/4681"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4677"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4676"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4676"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4676"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}