Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo Utara – Proyek pengerjaan jalan yang diduga dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Gorontalo seharusnya menjamin keselamatan publik. Namun, masih sering ditemui pengerjaan jalan berlubang tanpa papan peringatan atau rambu pengaman. Kelalaian ini tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola proyek infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa pengguna jalan. Praktik ini merupakan maladministrasi serius dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana.<\/p>\n\n\n\n
Azwar Andi Datu Selaku Pj. Komisariat PERMAHI Universitas Negeri Gorontalo mengatakan bahwasannya pengerjaan jalan di Gorontalo Utara Yang mengakibatkan kecelakaan mengatakan :<\/p>\n\n\n\n
“Meskipun sudah ada perbaikan jalan setelah kejadian maka ini tidak menghapuskan tindak pidana, dikarenakan ini merupakan kelalaian penyelenggara publik bukan person yang mana tidak memberikan rambu – rambu peringatan tentang pengerjaan jalan dan ini merupakan tindak pidana bahkan potensi pada korupsi, maka konsep restorative justice tidak bisa diterapkan.” Kata Azwar.<\/p>\n\n\n\n
Ia pun menjabarkan bagaimana kejadian di Gorontalo Utara mengenai pengerjaan proyek bisa disebutkan sebagai tindak pidana nyata sebagai berikut :<\/p>\n\n\n\n
*Analisis Kritis*<\/p>\n\n\n\n
1. Krisis Keselamatan Publik : Ketiadaan papan peringatan menunjukkan bahwa standar keselamatan konstruksi dan manajemen lalu lintas sementara diabaikan. Padahal, jalan adalah infrastruktur publik dengan risiko tinggi bagi pengguna jika tidak dikelola sesuai prosedur.<\/p>\n\n\n\n
2. Maladministrasi dan Kegagalan Negara : Maladministrasi tidak hanya sebatas prosedur birokrasi yang salah, tetapi bentuk pengabaian kewajiban negara terhadap hak warga negara untuk selamat di jalan. Kasus ini memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).<\/p>\n\n\n\n
3. Potensi Tanggung Jawab Hukum : Dalam perspektif hukum, BPJN dan kontraktor pelaksana dapat dimintai pertanggungjawaban karena kelalaiannya. Hal ini membuka peluang gugatan perdata (onrechtmatige overheidsdaad) dan sanksi pidana karena kelalaian yang menimbulkan korban jiwa.<\/p>\n\n\n\n
*Dasar Hukum*<\/p>\n\n\n\n
1. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 24: Penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan rusak dan memasang tanda pengaman.<\/p>\n\n\n\n
2. PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 24 ayat (2): Jalan yang rusak\/berlubang wajib diberi tanda pengaman.<\/p>\n\n\n\n
3. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 273 ayat (1): Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dipidana.<\/p>\n\n\n\n
4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 3: Pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, akuntabilitas, dan keselamatan publik.<\/p>\n\n\n\n
*Unsur Formil dan Materil*<\/p>\n\n\n\n
Unsur Formil (Administrasi dan Prosedur)<\/p>\n\n\n\n
Unsur formil terkait pelanggaran prosedural atau administratif yang seharusnya dipenuhi:<\/p>\n\n\n\n
1. Tidak adanya pemasangan papan peringatan dan rambu pengaman di lokasi pengerjaan jalan sebagaimana diatur dalam PP No. 34 Tahun 2006.<\/p>\n\n\n\n
2. Tidak adanya standar Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Sementara (Traffic Management Plan) pada proyek jalan.<\/p>\n\n\n\n
3. Kelalaian BPJN dalam melakukan pengawasan ketat terhadap kontraktor pelaksana.<\/p>\n\n\n\n
4. Pengabaian kewajiban publikasi dan sosialisasi proyek kepada masyarakat (melanggar UU KIP dan UU Pelayanan Publik).<\/p>\n\n\n\n
Unsur Materil (Akibat dan Dampak Nyata)
Unsur materil berkaitan dengan konsekuensi nyata dari kelalaian tersebut:<\/p>\n\n\n\n
1. Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka atau korban jiwa.<\/p>\n\n\n\n
2. Kerugian materiil bagi korban, termasuk kerusakan kendaraan dan biaya pengobatan.<\/p>\n\n\n\n
3. Timbulnya rasa tidak aman dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.<\/p>\n\n\n\n
4. Terjadinya kerugian negara jika harus membayar ganti rugi atau klaim asuransi akibat kelalaian pengelolaan proyek.<\/p>\n\n\n\n
Ketiadaan papan peringatan pada pengerjaan jalan berlubang bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga memenuhi unsur formil dan materil tindak pidana kelalaian. Unsur formil terlihat dari tidak dipenuhinya kewajiban pemasangan rambu keselamatan sesuai regulasi, sedangkan unsur materil tampak jelas dari adanya korban jiwa dan kerugian nyata.<\/p>\n\n\n\n
BPJN sebagai penyelenggara proyek dan kontraktor pelaksana harus dimintai pertanggungjawaban, baik secara hukum administrasi negara, perdata, maupun pidana. Ke depan, pengawasan yang lebih ketat, penerapan standar keselamatan internasional, serta sanksi tegas bagi pelanggar wajib diterapkan untuk mencegah jatuhnya korban akibat kelalaian serupa.<\/p>\n\n\n\n
“Melalui tulisan ini kami meminta Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Untuk turun dan memanggil pihak – pihak terkait, Panggil Kasatker dan Kabalai mengenai hal ini karena awal dari korupsi adalah maladministrasi.” Pungkas Azwar.
(Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo Utara – Proyek pengerjaan jalan yang diduga dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Gorontalo seharusnya menjamin keselamatan publik. Namun, masih sering ditemui pengerjaan jalan berlubang tanpa papan peringatan atau rambu pengaman. Kelalaian ini tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola proyek infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa pengguna jalan. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4744,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4743","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/IMG-20250823-WA0003.jpg","jetpack-related-posts":[{"id":2900,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/12\/02\/dpc-permahi-gorontalo-soroti-dugaan-korupsi-pengerjaan-jalan-di-kecamatan-kwandang-kabupaten-gorontalo-utara\/","url_meta":{"origin":4743,"position":0},"title":"DPC Permahi Gorontalo Soroti Dugaan Korupsi Pengerjaan Jalan di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara","author":"Redaksi","date":"December 2, 2024","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia.Id, Gorut - Korupsi di Indonesia sudah ada sejak Zaman Kolonialisme oleh karena itu perlu ada agent of control terhadap pemerintah terkait kebijakan dan pembangunan. Moh Sahrul Lakoro selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Gorontalo Meminta BPK dan Kejati Turun tangan untuk meninjau hasil pengerjaan jalan\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241202-WA0056.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241202-WA0056.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241202-WA0056.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241202-WA0056.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241202-WA0056.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x"},"classes":[]},{"id":2920,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/12\/03\/permahi-gorontalo-datangi-kejaksaan-tinggi-gorontalo-ada-apa\/","url_meta":{"origin":4743,"position":1},"title":"PERMAHI Gorontalo Datangi Kejaksaan Tinggi Gorontalo Ada Apa?","author":"Bang Santo","date":"December 3, 2024","format":false,"excerpt":"SIKLUS-INDONESIA.ID, GORONTALO - Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Gorontalo Datangi Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo menuai Kontroversial dan menimbulkan banyak pertanyaan. Moh Sahrul Lakoro selaku Ketua Umum DPC PERMAHI Gorontalo ketika diwawancarai oleh awak media menjelaskan Maksud dan Tujuannya Mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi. \"Kami telah mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=1400%2C800&ssl=1 4x"},"classes":[]},{"id":2619,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/10\/16\/mahasiswa-gorontalo-utara-meminta-perusahaan-gcl-dan-gnj-agar-lakukan-pengendalian-muatan-hasil-panen\/","url_meta":{"origin":4743,"position":2},"title":"Mahasiswa Gorontalo Utara Meminta Perusahaan GCL Dan GNJ Agar Lakukan Pengendalian Muatan Hasil Panen","author":"Redaksi","date":"October 16, 2024","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia.Id, Gorut - adalah Daerah yang kaya akan sumber daya alam sehingga menjadi lahan yang basah bagi perusahaan yang beroperasi pada Lahan Hutan. David Ahmad Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo meminta Perusahaan GCL dan GNJ agar lakukan pengendalian terhadap operasional Muatan Hasil Panen demi kelancaran Lalu Lintas Di Gorontalo\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/IMG-20241016-WA0013-scaled.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/IMG-20241016-WA0013-scaled.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/IMG-20241016-WA0013-scaled.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/IMG-20241016-WA0013-scaled.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/IMG-20241016-WA0013-scaled.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/IMG-20241016-WA0013-scaled.jpg?resize=1400%2C800&ssl=1 4x"},"classes":[]},{"id":2408,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/09\/25\/genjot-empat-ruas-jalan-kabupaten-gorontalo-bidang-bina-marga-dinas-pupr-pkp-provinsi-gorontalo-eksis-dalam-pekerjaan\/","url_meta":{"origin":4743,"position":3},"title":"Genjot Empat Ruas Jalan Kabupaten Gorontalo, Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo Eksis Dalam Pekerjaan","author":"Redaksi","date":"September 25, 2024","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP)) Provinsi Gorontalo terus genjot pembangunan dan penanganan ruas jalan dibeberapa titik yang ada di kabupaten gorontalo pada tahun 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur jalan guna meningkatkan kualitas aksesibilitas bagi warga. Kepala Dinas PUPR-PKP\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG-20240924-WA0035.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG-20240924-WA0035.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG-20240924-WA0035.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG-20240924-WA0035.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG-20240924-WA0035.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x"},"classes":[]},{"id":1853,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/06\/20\/ditkrimsus-polda-gorontalo-ungkap-7-pelaku-tersangka-korupsi-proyek-jalan-usaha-pertanian\/","url_meta":{"origin":4743,"position":4},"title":"Ditkrimsus Polda Gorontalo Ungkap 7 Pelaku Tersangka Korupsi Proyek Jalan Usaha Pertanian","author":"Redaksi","date":"June 20, 2024","format":false,"excerpt":"SIKLUS-INDONESIA.ID,\u00a0 Gorontalo -\u00a0 Ditreskrimsus Polda Gorontalo menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Proyek Jalan Usaha Tani (JUT) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019 silam. Ketujuh tersangka ini ditetapkan oleh pihak Kepolisian dengan dilakukannya press conference yang berlangsung di aula Bidhumas Polda Gorontalo, kamis\u2026","rel":"","context":"In "Law and Crime"","block_context":{"text":"Law and Crime","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/law-and-crime\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240620-WA0032.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240620-WA0032.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240620-WA0032.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240620-WA0032.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/IMG-20240620-WA0032.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x"},"classes":[]},{"id":2446,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/09\/29\/polemik-mangkraknya-kasus-pencabulan-di-gorontalo-utara-ini-klarifikasi-kejari-gorut\/","url_meta":{"origin":4743,"position":5},"title":"Polemik Mangkraknya Kasus Pencabulan\u00a0 di Gorontalo Utara, Ini Klarifikasi Kejari Gorut","author":"Redaksi","date":"September 29, 2024","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia.Id, Gorut - Polemik Kasus Pencabulan\u00a0 Di Gorontalo Utara sudah mulai mendapatkan titik terangnya. Sinegritas dan Koordinasi antara Lembaga Hukum Perlu Dimasifkan oleh karena itu dalam menyelesaikan kasus ini perlu ada kerja sama antara penyidik kepolisian maupun kejaksaan. Kepala Seksi Pidana Umum Andi Irwansyah SH. Ketika Diwawancarai Oleh Awak Media\u2026","rel":"","context":"In "Law and Crime"","block_context":{"text":"Law and Crime","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/law-and-crime\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG-20240929-WA0035.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG-20240929-WA0035.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG-20240929-WA0035.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG-20240929-WA0035.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG-20240929-WA0035.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4743"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4743\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4748,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4743\/revisions\/4748"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4744"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}