Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo – Hangat – hangatnya isu pergantian KAPOLRI mendapat dukungan dari DPC PERMAHI Gorontalo. Hal ini bukan hanya sekedar dorongan ikut – ikutan melainkan KAPOLRI Tidak mampu menyelesaikan Dugaan Kasus TPPO Perguruan Tinggi Pada Tahun 2024.<\/p>\n\n\n\n
Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok program magang Ferienjob ke Jerman yang menyeret ratusan mahasiswa dari lebih 30 perguruan tinggi adalah cermin buram lemahnya tata kelola pendidikan tinggi dan pengawasan negara terhadap mobilitas mahasiswa ke luar negeri.<\/p>\n\n\n\n
Alih-alih memberi kesempatan belajar lintas budaya, program yang dijual sebagai \u201cmagang internasional\u201d justru berubah menjadi ajang eksploitasi. Lebih dari seribu mahasiswa dilaporkan menjadi korban, harus bekerja kasar di sektor industri dan pertanian, bahkan menanggung hutang akibat biaya keberangkatan yang tidak transparan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana jargon internasionalisasi kampus dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk keuntungan ekonomi semata, dengan mengorbankan keselamatan dan masa depan generasi muda.<\/p>\n\n\n\n
Sahrul Lakoro Ketua Umum DPC PERMAHI Gorontalo Menjelaskan Mengapa KAPOLRI Perlu di PTDH (Pecat Tidak Dengan Hormat).<\/p>\n\n\n\n
“Pertama, status hukum para tersangka cenderung berjalan lambat dan tidak transparan. Dari 5 tersangka yang diumumkan Bareskrim, dua bahkan masih berstatus DPO di luar negeri, tanpa informasi jelas tentang progres eksekusi red notice. Penetapan 4 pejabat Universitas Jambi sebagai tersangka pun tidak serta merta membuat publik tahu perkembangan berkasnya: apakah sudah P-21, apakah sudah masuk tahap pengadilan, atau masih menggantung di meja penyidik. Minimnya keterbukaan ini menimbulkan kecurigaan adanya tarik-menarik kepentingan,” Kata Sahrul.<\/p>\n\n\n\n
Dari perspektif hukum, pola yang terbongkar masuk ke dalam kategori TPPO sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, di mana perekrutan, pengangkutan, dan penempatan seseorang dengan cara penipuan dan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan eksploitasi adalah tindak pidana serius. Ironisnya, sebagian tersangka justru berasal dari lingkungan akademik – pihak yang seharusnya menjadi benteng moral dan penjaga integritas pendidikan.<\/p>\n\n\n\n
“Kedua, perlindungan korban nyaris tidak terdengar. Narasi publik lebih sibuk menguliti \u201ckampus mana saja yang terlibat\u201d, sementara mahasiswa yang sudah bekerja di Jerman, kehilangan uang, atau bahkan trauma, tidak mendapat jaminan pemulihan yang jelas. Padahal, UU 21\/2007 menekankan bahwa korban TPPO harus mendapat restitusi, rehabilitasi, serta perlindungan dari negara. Sayangnya, langkah ini tidak terlihat menonjol dalam penanganan,” Tambahnya.<\/p>\n\n\n\n
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah sejak Oktober 2023 mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan program Ferienjob, namun faktanya sejumlah perguruan tinggi masih nekat mengirim mahasiswa. Hal ini menegaskan adanya kelalaian institusional dan potensi maladministrasi, bahkan jika terbukti ada transaksi keuntungan, maka dapat mengarah ke tindak korupsi.<\/p>\n\n\n\n
“Ketiga, koordinasi antar lembaga tampak timpang. Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran penghentian Ferienjob sejak 2023, namun tidak ada mekanisme sanksi terhadap perguruan tinggi yang melanggar. Bareskrim dan Polda Jambi bergerak sendiri-sendiri, sementara Kementerian Luar Negeri hanya memberi informasi umum tentang mahasiswa di Jerman. Tanpa orkestrasi kelembagaan yang jelas, kasus ini hanya akan jadi headline sesaat, bukan momentum perbaikan sistemik,” Ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n
Lebih jauh, negara pun tampak lamban. Penetapan tersangka memang sudah dilakukan, termasuk melalui mekanisme red notice Interpol, tetapi perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi fokus utama. Padahal, mahasiswa yang tereksploitasi membutuhkan kepastian hukum, ganti rugi, dan rehabilitasi sosial.<\/p>\n\n\n\n
“penanganan kasus Ferienjob berpotensi berakhir sebagai proyek hukum yang berhenti di tengah jalan. Tersangka diumumkan, korban diabaikan, kampus berlindung di balik dalih \u201coknum\u201d, dan negara melepas tanggung jawabnya. Jika pola ini terus dibiarkan, maka kita sedang melegitimasi impunitas \u2014 memberi pesan bahwa eksploitasi mahasiswa hanya akan ditindak setengah hati, tanpa keadilan tuntas,” Pungkasnya. (*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo – Hangat – hangatnya isu pergantian KAPOLRI mendapat dukungan dari DPC PERMAHI Gorontalo. Hal ini bukan hanya sekedar dorongan ikut – ikutan melainkan KAPOLRI Tidak mampu menyelesaikan Dugaan Kasus TPPO Perguruan Tinggi Pada Tahun 2024. Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok program magang Ferienjob ke Jerman yang menyeret ratusan mahasiswa dari […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4781,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4780","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/IMG-20250916-WA0005.jpg","jetpack-related-posts":[{"id":2706,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/11\/04\/ditreskrimum-polda-gorontalo-intensifkan-pemberantasan-perjudian-dan-tppo-dalam-program-100-hari-asta-cita\/","url_meta":{"origin":4780,"position":0},"title":"Ditreskrimum Polda Gorontalo Intensifkan Pemberantasan Perjudian dan TPPO Dalam Program 100 Hari ASTA CITA","author":"Redaksi","date":"November 4, 2024","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo \u2013 Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Gorontalo tengah mengintensifkan upaya pemberantasan tindak pidana perjudian dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai bagian dari program 100 hari ASTA CITA. Program ini bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif serta menekan angka kriminalitas di wilayah\u2026","rel":"","context":"In "Law and Crime"","block_context":{"text":"Law and Crime","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/law-and-crime\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/IMG-20241104-WA0012.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/IMG-20241104-WA0012.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/IMG-20241104-WA0012.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/IMG-20241104-WA0012.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x"},"classes":[]},{"id":2920,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/12\/03\/permahi-gorontalo-datangi-kejaksaan-tinggi-gorontalo-ada-apa\/","url_meta":{"origin":4780,"position":1},"title":"PERMAHI Gorontalo Datangi Kejaksaan Tinggi Gorontalo Ada Apa?","author":"Bang Santo","date":"December 3, 2024","format":false,"excerpt":"SIKLUS-INDONESIA.ID, GORONTALO - Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Gorontalo Datangi Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo menuai Kontroversial dan menimbulkan banyak pertanyaan. Moh Sahrul Lakoro selaku Ketua Umum DPC PERMAHI Gorontalo ketika diwawancarai oleh awak media menjelaskan Maksud dan Tujuannya Mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi. \"Kami telah mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241203-WA0094.jpg?resize=1400%2C800&ssl=1 4x"},"classes":[]},{"id":5119,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2026\/03\/15\/dugaan-kasus-korupsi-mandek-permahi-gorontalo-adukan-kejari-gorut-ke-komisi-kejaksaan-ri\/","url_meta":{"origin":4780,"position":2},"title":"Dugaan Kasus Korupsi Mandek, PERMAHI Gorontalo Adukan Kejari Gorut Ke Komisi Kejaksaan RI","author":"Bang Santo","date":"March 15, 2026","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo - Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Gorontalo Adukan Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Atas Dugaan Mandeknya Kasus Korupsi Di Gorontalo Utara. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Umum Adrianto Pasila SH. Bahwasannya Aduan tersebut sudah dimasukkan Sejak Tanggal 11 Maret 2026. \"Ketua Umum Telah Berkoordinasi Langsung dengan\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG-20260315-WA0019.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG-20260315-WA0019.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG-20260315-WA0019.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG-20260315-WA0019.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/IMG-20260315-WA0019.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x"},"classes":[]},{"id":2130,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/08\/21\/dpc-permahi-gorontalo-soroti-kasus-dugaan-kelalaian-bri-unit-batudaa-yang-merugikan-nasabah\/","url_meta":{"origin":4780,"position":3},"title":"DPC PERMAHI Gorontalo Soroti Kasus Dugaan Kelalaian BRI Unit Batudaa Yang Merugikan Nasabah","author":"Bang Santo","date":"August 21, 2024","format":false,"excerpt":"Siklus-indonesia.id, Kabupaten Gorontalo - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Gorontalo menyoroti dugaan kelalaian yang dilakukan oleh Bank Republik Indonesia (BRI) Unit Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pasalnya, kasus dugaan tersebut muncul setelah salah satu warga yang menjadi nasabah BRI mengaku dirugikan oleh pihak bank. Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG-20240821-WA0061.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG-20240821-WA0061.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG-20240821-WA0061.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG-20240821-WA0061.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x"},"classes":[]},{"id":3387,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2025\/03\/17\/polemik-agraria-di-desa-ibarat-permahi-gorontalo-akan-laporkan-di-kejaksaan-tinggi\/","url_meta":{"origin":4780,"position":4},"title":"Polemik Agraria Di Desa IBARAT, PERMAHI Gorontalo Akan Laporkan di Kejaksaan Tinggi","author":"Redaksi","date":"March 17, 2025","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo - Babak baru polemik Agraria di Gorontalo Utara Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Gorontalo bakal tempuh jalur hukum dikarenakan telah memiliki bukti yang kuat atas dugaan mafia tanah. Moh Sahrul Lakoro Ketua Umum DPC PERMAHI Gorontalo melalui sekretaris umum Adrianto R. pasila menegaskan bahwa telah mengantongi\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250317-WA0004.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250317-WA0004.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250317-WA0004.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250317-WA0004.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x"},"classes":[]},{"id":2228,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/09\/04\/lamban-menangani-kasus-dugaan-kelalaian-terhadap-nasabah-permahi-gorontalo-copot-kepala-cabang-bri-batudaa\/","url_meta":{"origin":4780,"position":5},"title":"Lamban Menangani Kasus Dugaan Kelalaian Terhadap Nasabah, PERMAHI Gorontalo: Copot Kepala Cabang BRI Batudaa","author":"Bang Santo","date":"September 4, 2024","format":false,"excerpt":"Siklus-indonesia.id, Kabupaten Gorontalo - DPC PERMAHI Gorontalo menilai BRI Unit Batudaa Lamban dalam menangani kasus dugaan kelalaian terhadap seorang nasabah yang ada di Kecamatan Bongomeme. David Ahmad, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus pengurus DPC PERMAHI Gorontalo, menyatakan bahwa BRI sebagai salah satu bank tertua di Indonesia seharusnya\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/WhatsApp-Image-2024-09-04-at-10.36.15.jpeg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/WhatsApp-Image-2024-09-04-at-10.36.15.jpeg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/WhatsApp-Image-2024-09-04-at-10.36.15.jpeg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/WhatsApp-Image-2024-09-04-at-10.36.15.jpeg?resize=700%2C400&ssl=1 2x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4780"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4780\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4785,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4780\/revisions\/4785"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4781"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}