Siklus-Indonesia.Id, Kelanit, Maluku Tenggara – Polemik pemerintahan kembali mencuat di Desa Kelanit, Kabupaten Maluku Tenggara. Pejabat Kepala Desa Kelanit diduga mengganti sejumlah pengurus dan perangkat desa secara sepihak tanpa pemberitahuan resmi, bahkan disebut tidak menjalankan aktivitas pemerintahan di kantor desa sebagaimana mestinya.<\/p>\n\n\n\n
Kebijakan tersebut memicu sorotan dan kekecewaan warga. Pergantian perangkat desa dinilai tidak transparan serta dilakukan tanpa musyawarah maupun mekanisme pemerintahan yang jelas.<\/p>\n\n\n\n
Informasi yang dihimpun media menyebutkan, sejumlah perangkat desa yang diberhentikan baru mengetahui pergantian itu setelah diumumkan pada kamis malam, 14 Mei 2026.
Mirisnya, warga juga mengungkapkan bahwa hak perangkat desa yang diberhentikan hingga kini belum dibayarkan sejak januari 2026-Hingga 14 Mei 2026, sejak di umumkan, sementra orang yang menggantikan selama ini tidak melaksankan tugas, Kondisi tersebut semakin memicu kritik terhadap tata kelola pemerintahan desa yang dinilai tidak profesional dan tidak transparan.<\/p>\n\n\n\n
Warga mempertanyakan dasar keputusan pejabat kepala desa yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme pemerintahan desa dan berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan.<\/p>\n\n\n\n
Warga berharap pemerintah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara segera turun tangan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pejabat kepala desa kelanit yang dilakukan tanapa prosedur tata Kelola pemerintahan yang jelas dimana pergantian perangkat desa telah diatur dalam berbagai regulasi nasional. Kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa secara sepihak tanpa prosedur yang jelas seuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 UU Desa yang mana perangkat desa berhenti karena: meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan.<\/p>\n\n\n\n
Pemberhentian harus memiliki alasan yang sah, seperti: usia mencapai 60 tahun; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi syarat; atau melanggar larangan sebagai perangkat desa.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 menjelaskan bawah kepala desa wajib berkonsultasi dengan camat sebelum memberhentikan perangkat desa; pemberhentian harus memiliki dasar dan mekanisme administrasi yang jelas; pergantian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
Jika terbukti melanggar prosedur, keputusan kepala desa dapat dipersoalkan secara administratif maupun hukum.<\/p>\n\n\n\n
Selain polemik pergantian pengurus, warga juga menyoroti aktivitas pemerintahan desa yang disebut lebih banyak dijalankan di rumah pribadi kepala desa dibanding di kantor desa sehingga jarang difungsikan sebagai pusat pelayanan masyarakat maupun administrasi pemerintahan.
Warga menilai penggunaan rumah pribadi sebagai pusat pemerintahan berpotensi menghambat pelayanan publik dan menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan desa.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPelayanan masyarakat seharusnya dilakukan di kantor desa, bukan di rumah pribadi. Ini menyangkut keterbukaan dan pelayanan publik,\u201d kata salah satu warga.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat meminta camat, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, hingga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara segera melakukan evaluasi terhadap Kinerja Pejabat Kepala Desa Kelanit.<\/p>\n\n\n\n
Apabila kantor desa terus tidak difungsikan sebagaimana mestinya, kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada, terganggunya pelayanan masyarakat; administrasi desa yang tidak tertib; hingga dugaan pelanggaran disiplin pemerintahan desa.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,<\/p>\n\n\n\n
Kantor desa merupakan pusat pelayanan administrasi dan pemerintahan yang wajib digunakan untuk melayani masyarakat secara terbuka dan profesional.<\/p>\n\n\n\n
Dalam Pasal 26 Ayat (4) UU Desa ditegaskan bahwa kepala desa berkewajiban: menyelenggarakan pemerintahan desa; memberikan pelayanan kepada masyarakat; serta menjalankan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan profesional.<\/p>\n\n\n\n
Hingga berita ini diturunkan, Pejabat Kades Kelanit belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pergantian perangkat desa tanpa pemberitahuan maupun aktivitas pemerintahan yang disebut dijalankan di rumah pribadi.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Siklus-Indonesia.Id, Kelanit, Maluku Tenggara – Polemik pemerintahan kembali mencuat di Desa Kelanit, Kabupaten Maluku Tenggara. Pejabat Kepala Desa Kelanit diduga mengganti sejumlah pengurus dan perangkat desa secara sepihak tanpa pemberitahuan resmi, bahkan disebut tidak menjalankan aktivitas pemerintahan di kantor desa sebagaimana mestinya. Kebijakan tersebut memicu sorotan dan kekecewaan warga. Pergantian perangkat desa dinilai tidak transparan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5200,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5206","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260516-WA0011.jpg","jetpack-related-posts":[{"id":303,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2022\/11\/11\/puncak-hut-lbh-limboto-berikut-testimoni-sejumlah-tokoh\/","url_meta":{"origin":5206,"position":0},"title":"Puncak HUT LBH Limboto, Berikut Testimoni Sejumlah Tokoh","author":"Redaksi","date":"November 11, 2022","format":false,"excerpt":"Gorontalo, mimoza.tv \u2013 Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 6 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Limboto berlangsung semarak dan meriah di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Jumat (11\/11\/2022).","rel":"","context":"In "Entertainmet"","block_context":{"text":"Entertainmet","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/entertainmet\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/HUT-LBH-Limboto-1-577x324-1.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/HUT-LBH-Limboto-1-577x324-1.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/HUT-LBH-Limboto-1-577x324-1.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x"},"classes":[]},{"id":2960,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/12\/09\/gaji-belum-di-bayar-selama-3-bulan-aparat-perangkat-desa-di-kabupaten-gorontalo-tuntut-haknya-di-depan-kantor-dprd\/","url_meta":{"origin":5206,"position":1},"title":"Gaji Belum di Bayar Selama 3 Bulan, Aparat Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo Tuntut Haknya di Depan Kantor DPRD","author":"Redaksi","date":"December 9, 2024","format":false,"excerpt":"SIKLUS-INDONESIA.ID, LIMBOTO.- Ratusan perangkat desa di kabupaten gorontalo berunjuk rasa di depan Kantor DPRD setempat. Mereka menuntut hak mereka pembayaran gaji yang sudah 3 bulan tidak dibayarkan oleh pemerintah daerah sehingga mereka menggelar demo, senin(9\/12\/2024). Ratusan perangkat desa ini berasal dari\u00a0 berbagai desa yang ada di Kabupaten gorontalo, yang meminta\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/20241209_104312.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/20241209_104312.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/20241209_104312.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/20241209_104312.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/20241209_104312.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/20241209_104312.jpg?resize=1400%2C800&ssl=1 4x"},"classes":[]},{"id":2954,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2024\/12\/09\/umar-karim-angkat-bicara-terkait-gaji-aparat-desa\/","url_meta":{"origin":5206,"position":2},"title":"Umar Karim Angkat Bicara Terkait Gaji Aparat Desa","author":"Redaksi","date":"December 9, 2024","format":false,"excerpt":"SIKLUS-INDONESIA.ID, GORONTALO.- Pekan ini ratusan Aparat Desa Se-Kabupaten Gorontalo terinformasi akan melakukan demo atau unjuk rasa besar-besaran di Kantor Bupati Gorontalo dan DPRD Kab. Gorontalo guna menyampaikan tuntutan atas hak-hak mereka terkait belum terbayarnya Siltap (Penghasilan Tetap)\/Gaji Kepala Desa (Kades), Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Gorontalo\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/FB_IMG_1733709355061.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":4195,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2025\/07\/03\/gunakan-bahan-kimia-dan-cemarkan-lingkungan-ketua-permahi-saya-minta-kapolres-gorut-tangkap-pemilik-tong-desa-hulawa\/","url_meta":{"origin":5206,"position":3},"title":"Gunakan Bahan Kimia dan Cemarkan Lingkungan, Ketua PERMAHI: “Saya Minta Kapolres Gorut, Tangkap Pemilik Tong Desa Hulawa”","author":"Redaksi","date":"July 3, 2025","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo Utara -Aktifitas pengolahan Tambang emas di desa Hulawa Kecamatan Sumalata, diduga ilegal menggunakan Tong berbahan\u00a0 merkuri dan zat kimia berbahaya lainnya, seperti sianida (B2). Keberadaan Tong dilokasi tersebut semakin hari makin meresahkan, ada\u00a0 beberapa unit tong berukuran raksasa dijumpai di sepanjang sungai, karena lokasinya tidak jauh dari areal\u2026","rel":"","context":"In "Law and Crime"","block_context":{"text":"Law and Crime","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/law-and-crime\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/IMG-20250422-WA00251.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/IMG-20250422-WA00251.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/IMG-20250422-WA00251.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x"},"classes":[]},{"id":4088,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2025\/06\/22\/pernyataan-sikap-bem-uigu-atas-kasus-dugaan-pencabulan-oleh-oknum-kepala-desa-di-tolinggula\/","url_meta":{"origin":5206,"position":4},"title":"Pernyataan Sikap BEM UIGU atas Kasus Dugaan Pencabulan oleh Oknum Kepala Desa di Tolinggula","author":"Redaksi","date":"June 22, 2025","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo Utara \u2013 Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo Utara (BEM UIGU) menyampaikan keprihatinan dan kecaman keras terhadap dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Kasus ini tidak hanya mencoreng integritas institusi pemerintahan desa, tetapi juga menimbulkan luka yang mendalam\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/IMG-20250623-WA00071-scaled.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/IMG-20250623-WA00071-scaled.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/IMG-20250623-WA00071-scaled.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/IMG-20250623-WA00071-scaled.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/IMG-20250623-WA00071-scaled.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/IMG-20250623-WA00071-scaled.jpg?resize=1400%2C800&ssl=1 4x"},"classes":[]},{"id":853,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2023\/11\/20\/terkesan-mempersulit-pelayanan-surat-keterangan-sikap-oknum-kades-di-keluhkan-warganya\/","url_meta":{"origin":5206,"position":5},"title":"Terkesan Mempersulit Pelayanan Surat Keterangan, Sikap Oknum Kades di Keluhkan Warganya.","author":"Redaksi","date":"November 20, 2023","format":false,"excerpt":"SIKLUS-INDONESIA.ID, Gorontalo Utara. - Salah seorang masyarakat Dusun Buloila Kiki Desa Kikia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Saprin M. Tangahu, mengeluhkan sikap dan pelayanan Kepala Desa Kikia yang dinilai mempersulit dalam pengurusan surat keterangan waris. Dihubungi media siklus-indonesia.id, Senin, 20\/11\/2023, Saprin M. Tangahu, menjelaskan persoalan tanah warisan kakeknya yang diduga\u2026","rel":"","context":"In "Politics and government"","block_context":{"text":"Politics and government","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/politics-and-government\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Screenshot_20231120_222253_Chrome.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Screenshot_20231120_222253_Chrome.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Screenshot_20231120_222253_Chrome.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Screenshot_20231120_222253_Chrome.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Screenshot_20231120_222253_Chrome.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5206","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5206"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5206\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5210,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5206\/revisions\/5210"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5200"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5206"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}