Siklus-Indonesia.id, Gorontalo – Praktisi hukum Fahricard Dewa Y. Diko, S.H. menegaskan bahwa status hukum suatu bangunan bersejarah, baik sebagai Objek Diduga Cagar Budaya maupun Cagar Budaya yang telah ditetapkan, tidak menghilangkan kewajiban perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi jika objek tersebut sudah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, maka kedudukan hukumnya menjadi semakin jelas dan tidak dapat dipertawar-tawar lagi oleh pihak mana pun.<\/p>\n\n\n\n
Fahricard menjelaskan bahwa pendaftaran ke dalam Register Nasional Cagar Budaya bukan sekadar urusan administrasi birokrasi biasa. Itu adalah tindakan hukum resmi negara yang mengakui adanya nilai penting suatu benda, bangunan, situs, atau kawasan bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan bangsa. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pendaftaran menjadi langkah awal yang sah sebelum penetapan status, sehingga begitu terdaftar, objek tersebut sudah berada di bawah pengawasan dan perlindungan negara secara formal.<\/p>\n\n\n\n
“Perbedaan status antara ODCB dan CB hanyalah pada tahapan proses administratifnya. Namun kewajiban melindungi itu sama sekali tidak dibedakan oleh undang-undang. Apalagi yang sudah masuk dalam register, itu artinya sudah ada pengakuan tertulis dari negara bahwa objek tersebut layak dilindungi sampai proses kajian selesai dan ada keputusan hukum yang sah,” ujar Fahricard.<\/p>\n\n\n\n
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa Objek Diduga Cagar Budaya wajib dilindungi dan diperlakukan setara dengan Cagar Budaya yang telah ditetapkan selama belum ada keputusan yang menyatakan sebaliknya. Artinya, alasan
“belum ditetapkan” tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merusak, membongkar, mengubah bentuk, atau menelantarkan objek yang sudah terdaftar. Justru karena sudah tercatat dalam register, maka bukti formalnya sudah ada dan tidak bisa diabaikan begitu saja.<\/p>\n\n\n\n
Dasar perlindungan ini pun tidak bersumber semata-mata pada peraturan pelaksana, melainkan berakar langsung pada konstitusi. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ini adalah amanat konstitusional yang tertinggi, yang tidak dapat ditunda atau diabaikan oleh pemerintah daerah dengan alasan prosedur yang belum rampung.<\/p>\n\n\n\n
“Jika objek sudah terdaftar dalam register dan kemudian dirusak, itu bukan sekadar melanggar peraturan daerah atau keputusan dinas saja. Itu berarti menelantarkan amanat konstitusi yang sudah dicatat secara resmi oleh negara sendiri. Pendaftaran itu sendiri adalah bukti bahwa negara sudah mengakui keberadaannya,” tegas Fahricard.<\/p>\n\n\n\n
Oleh karena itu, kepada seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Gorontalo, pemilik tanah, maupun masyarakat luas, diminta untuk memahami dengan benar kedudukan hukum objek yang sudah terdaftar dalam Register Nasional Cagar Budaya. Apapun hasil kajian akhirnya nanti, selama masih terdaftar dan belum ada keputusan penghapusan yang sah, maka objek itu wajib dilindungi. Tidak ada celah hukum yang dapat dibenarkan untuk merusak apa yang sudah diakui sebagai warisan bersama bangsa. (Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Siklus-Indonesia.id, Gorontalo – Praktisi hukum Fahricard Dewa Y. Diko, S.H. menegaskan bahwa status hukum suatu bangunan bersejarah, baik sebagai Objek Diduga Cagar Budaya maupun Cagar Budaya yang telah ditetapkan, tidak menghilangkan kewajiban perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi jika objek tersebut sudah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, maka kedudukan hukumnya menjadi semakin […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5776,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5775","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah"],"jetpack-related-posts":[{"id":3547,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2025\/03\/28\/ketua-lingkungan-lecehkan-pegiat-adat-walikota-manado-diminta-bertindak\/","url_meta":{"origin":5775,"position":0},"title":"Ketua Lingkungan Lecehkan Pegiat Adat, Walikota Manado Diminta Bertindak","author":"Bang Santo","date":"March 28, 2025","format":false,"excerpt":"SIKLUS-INDONESIA.ID, MANADO : Pemerintah Kota (Pemkot) Manado diminta lebih peduli terhadap beberapa situs budaya yang cenderung terlantar, mulai terhimpit bangunan ataupun perlakuan oknum aparat yang melecehkan. Para pegiat budaya terus berupaya dengan inisiatif sendiri, melakukan pelestarian warisan leluhur Minahasa itu, antara lain melalui ritual upacara sebagai penghormatan kepada pendahulu. Namun,\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250328-WA0002-1.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250328-WA0002-1.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250328-WA0002-1.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250328-WA0002-1.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/IMG-20250328-WA0002-1.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x"},"classes":[]},{"id":1133,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2023\/12\/18\/peranan-sosiologi-hukum-dalam-masyarakat-sebagai-kontrol-sosial\/","url_meta":{"origin":5775,"position":1},"title":"Peranan Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial","author":"Bang Santo","date":"December 18, 2023","format":false,"excerpt":"Penulis : Clarita Nender, S.H. (Mahasiswa Pascasarjana UNIVERSITAS NEGERI MANADO 2023) Indonesia sebagai Negara Hukum yang berarti semua masyarakat harus tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Perundang-Undangan yang berlaku, di dalamnya Sosiologi Hukum memiliki peranan yang penting untuk mengatur serta manata perilaku Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Realita sosial yang\u2026","rel":"","context":"In "Law and Crime"","block_context":{"text":"Law and Crime","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/law-and-crime\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG-20231218-WA0002.jpg?resize=1400%2C800&ssl=1 4x"},"classes":[]},{"id":4583,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2025\/08\/02\/refleksi-hari-kemerdekaan-merekonstruksi-pemikiran-dalam-penafsiran-makar\/","url_meta":{"origin":5775,"position":2},"title":"Refleksi Hari Kemerdekaan : Merekonstruksi Pemikiran Dalam Penafsiran Makar","author":"Redaksi","date":"August 2, 2025","format":false,"excerpt":"Oleh Moh Sahrul Lakoro Dalam era globalisasi budaya dan kemajuan teknologi informasi, batas antara hiburan dan ekspresi budaya semakin cair. Sayangnya, tidak semua pihak mampu membaca realitas tersebut dengan bijak. Salah satu contohnya adalah pernyataan kontroversial anggota DPR RI, Firman Soebagyo, yang menyebut bendera bajak laut dari anime One Piece\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/IMG-20250802-WA0008.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/IMG-20250802-WA0008.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/IMG-20250802-WA0008.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x"},"classes":[]},{"id":5757,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2026\/09\/08\/14-tahun-mengabdi-d19daya-bersama-kpk-ri-dan-ipdn-perkuat-integritas-dan-budaya-kerja-asn\/","url_meta":{"origin":5775,"position":3},"title":"14 Tahun Mengabdi, D19DAYA Bersama KPK RI dan IPDN Perkuat Integritas dan Budaya Kerja ASN","author":"Bang Santo","date":"September 8, 2026","format":false,"excerpt":"Siklus-Indonesia.id, Jatinangor \u2014 Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XIX atau D19DAYA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi tuntutan birokrasi yang semakin dinamis. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Seminar Nasional 14 Tahun Pengabdian Purna Praja IPDN Angkatan XIX bertema \u201cIntegritas\u2026","rel":"","context":"In "Religi"","block_context":{"text":"Religi","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/religi\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG-20260908-WA0041.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG-20260908-WA0041.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG-20260908-WA0041.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG-20260908-WA0041.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG-20260908-WA0041.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG-20260908-WA0041.jpg?resize=1400%2C800&ssl=1 4x"},"classes":[]},{"id":5642,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2026\/08\/18\/bolehkah-hasil-audit-bpkp-dijadikan-oleh-jaksa-penuntut-umum-sebagai-alat-bukti-adanya-kerugian-negara-dalam-dugaan-tindak-pidana-korupsi\/","url_meta":{"origin":5775,"position":4},"title":"BOLEHKAH HASIL AUDIT BPKP DIJADIKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI ALAT BUKTI ADANYA KERUGIAN NEGARA DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI?","author":"Bang Santo","date":"August 18, 2026","format":false,"excerpt":"Pendapat Hukum Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. Belakangan ini muncul kembali polemik mengenai siapa yang sesungguhnya berwenang melakukan pemeriksaan atau audit untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya apakah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai\u2026","rel":"","context":"In "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/daerah\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screenshot_20260818_135528_Opera.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screenshot_20260818_135528_Opera.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screenshot_20260818_135528_Opera.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screenshot_20260818_135528_Opera.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x"},"classes":[]},{"id":3663,"url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/2025\/04\/19\/markas-dibakar-kini-dikriminalisasi-lsm-rako-minta-perlindungan-ke-kpk-dan-gubernur-ysk\/","url_meta":{"origin":5775,"position":5},"title":"Markas Dibakar & Kini Dikriminalisasi, LSM RAKO Minta Perlindungan ke KPK dan Gubernur YSK","author":"Bang Santo","date":"April 19, 2025","format":false,"excerpt":"SIKLUS-INDONESIA.ID, MANADO - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi (RAKO) kembali jadi sorotan setelah mengadukan upaya kriminalisasi yang dialaminya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus (YSK). Setelah sebelumnya terjadi percobaan pembakaran markas oleh pihak tak dikenal yang hingga kini proses hukumnya\u2026","rel":"","context":"In "Law and Crime"","block_context":{"text":"Law and Crime","link":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/category\/law-and-crime\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/20250419_215116-scaled.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/20250419_215116-scaled.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/20250419_215116-scaled.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/20250419_215116-scaled.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/20250419_215116-scaled.jpg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x, https:\/\/i0.wp.com\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/20250419_215116-scaled.jpg?resize=1400%2C800&ssl=1 4x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG-20260910-WA0044.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5775"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5775\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5780,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5775\/revisions\/5780"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5776"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siklus-indonesia.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}