Siklus-Indonesia.Id, Nabire – Untuk mengoptimalkan pelayanan publik di sektor pelabuhan perlu adanya revitalisasi pelabuhan yang memadai, berupa fasilitas pelabuhan baik angkutan barang maupun orang. pelabuhan merupakan gerbang hubungan internal dan eksternal yang menjadi pintu masuk dalam hubungan sosial maupun ekonomi yang ada di daerah.
Pelabuhan merupakan tempat strategis untuk kelancaran pertumbuhan ekonomi.
namun apa jadinya jika pelabuhan kondisinya belum memadai.
Untuk menjawab kebutuhan daerah, salah satunya adalah infrastruktur dasar.
Bicara infrastruktur dalam rangka menunjang semua akses aksibiltas ke daerah, tentunya pelabuhan salah satunya yang urgen bagaimana mempersiapkan infrastruktur yang baik dalam sektor pelayanan.
Seperti diketahui, untuk pelayanan pelabuhan yang ada di wilayah bagian timur indonesia bagian papua ada beberapa pelabuhan yang fasilitasnya belum memadai masih butuh perhatian oleh pemerintah. contoh, seperti Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas II nabire provinsi papua tengah dimana pelabuhan tersebut hanya memiliki panjang dermaga 277 M.
Minimnya sarana infrastruktur seperti pelabuhan laut, akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire. Padahal, Nabire adalah ibukota provinsi papua tengah yang baru mekar, pusat perekonomian penyangga delapan kabupaten di Papua dan Papua Barat.
Ketika media ini menjumpai kepala UPP nabire Samuel Lans Maniagasi, S.H menanyakan mengenai perihal kendala yang dihadapi dipelabuhan nabire, dengan senyum khasnya menyampaikan.
“Memang, kami akui pelabuhan nabire masih mengalami kendala berupa panjang dermaga hanya memiliki 277 M, dimana panjang dermaga ketika disadari kapal milik pelni, kapal jenis cargo yang sedang melakukan aktifitas bongkar muat harus keluar dulu dari dermaga,” Ucap Samuel.
Samuel menambahkan bahwa, pelabuhan nabire butuh penambahan panjang pelabuhan minimal 300 M. agar pelayanan terpenuhi.
“Kami melihat bahwa aktivitas di Pelabuhan nabire sudah mulai nampak, dengan kapal tol laut dan kapal swasta yang beroperasi dalam area yang cukup sempit. Ini menjadi perhatian penting ke depan, agar ada perencanaan pengembangan yang lebih baik, karena pelabuhan nabire satu – satunya akses dalam pelayanan kebutuhan bahan pokok berupa sandang dan pangan,” Ujarnya.
Lanjut Samuel, pelabuhan perlu memberikan perhatian yang lebih ke pelayanan yang prima agar masyarakat menikmati dampaknya.
“Pemerintah juga jangan hanya fokus di pembanguan lalu lintas darat maupun udara tapi pelabuhannya tidak dikembangkan, kami berharap perhatian untuk mendorong pelayanan di pelabuhan, yang maksimal,” Beber Samuel.
Pelabuhan nabire yang masih memerlukan pengembangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi, untuk itu kami mohon kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat ikut bersama membangun Daerah provinsi papua tengah.
UPP mencoba merangkul seluruh stakeholder baik pemerintah pusat maupun daerah agar bisa mengoptimalkan peluang yang ada di pelabuhan nabire.
“Kedepan, Samuel berjanji akan terus memperjuangkan solusi jangka panjang, baik melalui pengembangan pelabuhan agar wilayah nabire ibukota provinsi papua tengah dapat terlayani secara merata ke daerah sekitarnya,” Imbuhnya. (0TEN)