Siklus-Indonesia.Id, Manokwari – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, meminta aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat dan pejabat lainya, karena ada dugaan gratifikasi terkait uang muka proyek kembali mencuat di Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat.
“Ini berpotensi kuat sebagai bentuk gratifikasi dan harus segera diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” Pinta Yan Warinussy dalam keteranganya, Senin,(16/06/2025).
Lanjut Warinussy, Ia mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan, terkait permintaan uang muka atau “panjar” sebagai syarat untuk memperoleh proyek di lingkup Balai Wilayah Sungai Papua Barat, dengan dijanjikan oleh pejabat BWS bisa dapat proyek.
Dilansir dari laman Berita Jerat Fakta.Com, bahwa demo tuntutan warga pada hari Jumat tanggal 13, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Sungai Papua Barat. Mereka membawa spanduk bertuliskan: “Proyek Wariory penuh dengan rekayasa dan penipuan. Kembalikan uang kontraktor yang ditipu!”
Aksi ini mengindikasikan adanya kekecewaan mendalam dari masyarakat, khususnya rekanan kontraktor yang merasa dijanjikan proyek namun diminta menyerahkan uang sebagai syarat awal. Namun, proyek yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.
“Kalau benar uang panjar itu diminta oleh pejabat atau oknum di BWS sebagai syarat proyek, maka itu masuk dalam dugaan gratifikasi dan melanggar UU Tipikor,” tambah Warinussy yang juga dikenal sebagai Advokat senior dan pejuang HAM di Tanah Papua.
Menurut Warinussy, pola dugaan gratifikasi ini harus dibongkar secara menyeluruh karena sudah mencederai prinsip tata kelola anggaran negara yang bersih dan transparan.
Lanjut Warinussy, Ia menyebut bahwa proyek yang disebut-sebut dalam demo tersebut adalah pembangunan infrastruktur air di wilayah Wariory, Kabupaten Manokwari. Proyek tersebut kini menjadi sorotan karena dinilai penuh kejanggalan sejak awal.
Sehingga Itu, LP3BH mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kementerian PUPR turut dilibatkan untuk mengaudit proses lelang dan pelaksanaan proyek di Balai Sungai Papua Barat selama tiga tahun terakhir.
“Ini soal kinerja dan akuntabilitas keadilan. Jangan sampai institusi negara seperti Balai Sungai malah jadi tempat praktek jual-beli proyek,” lanjut Warinussy.
Ia meminta kepada aparat penegak hukum agar Kepala Balai Sungai Papua Barat dan pejabat lainya segera diperiksa guna penyelidikan agar masalah ini tidak menjadi momok buruk di lingkup BWS Papua Barat.
Demo Warga yang menuntut agar uang panjar mereka yang sudah diberikan kepada pihak BWS, agar di kembali. Jika tuntutan mereka tidak direspon, maka mereka akan kembali melakukan aksi demo di depan kantor BWS.
Hingga Berita Ini di Publish, Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat Wempi Nauw saat di hubungi di nomor – xxxx 4748 Via Whatsapp, belum bisa memberikan tanggapan. (*)