Siklus-Indonesia.Id, Gorontalo – langkah politik dan moral yang dilakukan oleh Dheninda Chaerunnisa (Dini) adalah bentuk nyata dari keberanian dan integritas seorang wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik, khususnya dalam isu rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang kini ramai menjadi sorotan masyarakat.
*Mendukung Keberanian, Bukan Membela Kepentingan.*
“Kita harus jujur mengakui bahwa praktik percaloan dalam proses rekrutmen aparatur bukanlah hal baru. Ia adalah penyakit lama yang terus hidup karena adanya kolusi, ketakutan masyarakat untuk bersuara, dan sikap diam para pejabat yang menikmati keuntungan dari sistem yang korup. Langkah Dini untuk bersuara menentang praktik itu adalah tindakan yang patut diapresiasi, bukan dicurigai. Sebagai mahasiswa hukum, kami memahami bahwa fungsi pengawasan legislatif bukan hanya administratif, tetapi juga etis dan moral.”
Ketika Dini mengingatkan adanya potensi praktik curang, maka ia sedang menjalankan fungsi moral DPRD untuk menjaga agar setiap kebijakan publik berjalan bersih dan transparan. Menolak Framing dan Pembunuhan Karakter Kami menilai bahwa framing negatif yang disebarkan terhadap Dini adalah bentuk serangan terhadap perempuan yang kritis dan berani.
Potongan video yang sengaja dipelintir untuk membentuk opini publik merupakan praktik tidak sehat dan berpotensi melemahkan semangat perlawanan terhadap kejahatan birokrasi.
“Sebagai aktivis hukum, kami menolak segala bentuk manipulasi opini yang bertujuan membungkam suara kebenaran. Kritik masyarakat memang perlu dihargai, tetapi harus dibangun di atas data, etika, dan konteks yang benar, bukan atas dasar sentimen dan provokasi politik.”
*Dini dan Esensi Keadilan Sosial.*
“Sikap Dini sejalan dengan semangat hukum progresif, di mana hukum dan kekuasaan harus berpihak kepada rakyat kecil, bukan kepada segelintir elite yang memanfaatkan jabatan untuk memperdagangkan jabatan publik. Dalam konteks P3K, percaloan bukan hanya pelanggaran etik, tetapi tindakan yang mencederai prinsip meritokrasi yang diatur dalam sistem kepegawaian nasional.”
*PERMAHI Mengajak Masyarakat untuk Melihat Substansi*
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Gorontalo Utara agar tidak mudah terprovokasi oleh framing media sosial atau isu yang dibangun untuk kepentingan politik jangka pendek.”
Persoalan ini bukan tentang siapa yang suka atau tidak suka kepada Dini, melainkan tentang bagaimana kita menjaga proses rekrutmen aparatur tetap bersih dari praktik jual-beli jabatan.
*Suara Kebenaran Harus Dilindungi*
PERMAHI Komisariat NU Gorontalo berdiri di garis yang sama dengan setiap upaya membongkar praktik korup, kolusi, dan nepotisme. Kami menilai Dini telah menunjukkan integritas moral dan komitmen publik yang layak dicontoh oleh pejabat lainnya.
“Kami tidak melihat Dini sebagai politisi biasa, tetapi sebagai simbol keberanian perempuan Gorontalo yang memilih berpihak pada kebenaran, bukan pada kepentingan.” (Red)