Siklus-Indonesia.id, Nabire/Papua Tengah – Suasana di ruang rapat Kantor DPR Papua Tengah terasa hangat, bukan hanya karena udara siang itu, melainkan karena topik yang dibahas begitu mendesak dan menyentuh seluruh wilayah provinsi.
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, duduk di salah satu kursi utama, hadir bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, jajaran TNI, BMKG, serta para anggota DPR Papua Tengah. Rapat Dengar Pendapat ini digelar khusus untuk membahas perkembangan, langkah penanganan, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang belakangan semakin mengkhawatirkan.
Di hadapan peserta rapat, Kapolda membuka paparan dengan data dan hasil pemantauan mencatat, ada 134 titik panas (hotspot) yang tersebar di tujuh kabupaten. 11 titik berkepercayaan rendah, 122 titik berkepercayaan sedang, dan satu titik berkepercayaan tinggi. Nabire memimpin dengan 47 titik, diikuti Paniai 41, Dogiyai 18, Intan Jaya 16, Puncak Jaya 11, Mimika tiga, dan Deiyai satu. Hanya Kabupaten Puncak yang sementara bersih dari titik panas.
“Kami terus memantau setiap titik yang berpotensi terbakar,” ujar Brigjen Pol Jermias Rontini dengan nada tegas namun tenang Kamis, (27/8/2026).
Tidak hanya memantau, kepolisian pun bergerak turun ke lapangan. Ditlantas dan Ditbinmas Polda Papua Tengah bersama jajaran Polres Nabire dikerahkan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, beroperasi dalam dua shift, pagi dan sore, agar pesan tentang bahaya kebakaran sampai ke seluruh penjuru. Selain itu, tim juga melakukan pemetaan sumber air di sekitar area rawan, agar saat api muncul, proses pemadaman bisa berjalan lebih cepat dan efisien.
Sampai saat ini, selama pelaksanaan Operasi Aman Nusa II, personel telah bergerak memadamkan api sebanyak 47 kali. Namun, penanganan tidak berhenti di situ. Penegakan hukum juga dijalankan. “Kami sedang mendalami keterlibatan beberapa orang maupun korporasi yang diduga terkait peristiwa pembakaran ini,” jelas Kapolda.
Namun, di balik setiap keberhasilan itu, ada rintangan berat yang dihadapi para petugas di lapangan. Medan yang sulit dijangkau, lokasi kebakaran jauh dari akses jalan, keterbatasan sumber air, serta minimnya sarana dan prasarana, mulai dari kendaraan pemadam, pompa air, selang, hingga alat pelindung diri—menjadi tantangan nyata. Belum lagi perubahan cuaca dan arah angin yang bisa membuat api meluas dalam hitungan jam, serta jaringan komunikasi yang sering hilang di wilayah pedalaman, menyulitkan koordinasi antar posko.
Meski begitu, tekad tidak surut. Di akhir rapat, Kapolda menegaskan bahwa Polri akan terus memperkuat langkah pencegahan, pemadaman, dan penyelidikan. Kerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, BMKG, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus dipererat.
“Kita semua punya tanggung jawab yang sama: menjaga hutan dan lahan ini tetap lestari, demi masyarakat Papua Tengah dan generasi yang akan datang,” tutupnya.
Semoga langkah yang diambil hari ini menjadi benteng yang kuat, sehingga api tidak lagi merajalela di tanah yang kaya ini. (Red)