Siklus-Indonesia.Id, Morowali – indeks Indonesia Mengungkap Tabir terkait item Prodak program pemerintah melalui anggaran negara yang kemudian di kuncurkan menjadi dana program pemerintah baik peruntukan nya kemasyarakat maupun lingkup pemerintah baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat secara umum.
Namun bagaimana bila Kuncuran uang negara tersebut bila syarat pelaksanaan dan salah sasaran belum lagi dibawah tekanan sangat pimpinan. ini tentu menjadi pertimbangan yang serius dari instansi pengawasan dan pemeriksaan.
Searah hal tersebut, Delsendir M.H, Eks Eksekutif PiM Mitra sulteng membeberkan, faktualisasi penyelenggara atau yang mendapat alokasi dana Program Pemerintah Kabupaten morowali juga merupakan bagian dari salah satu terget syarat Korupsi.
Namun wujud dan bentuk korupsi yang telah berlangsung baik itu setelah kepemimpinan Anwar Hafid saat menjabat sebagai bupati Morowali 2 ( dua priode) kini telah menjadi Gubernur Sulteng lalu sampai pada Iksan B Abd Rauf Bupati kabupaten Morowali yang saat ini sedang berlangsung melanjutkan Program penyelesaian sejumlah item guna Menyelesaikan 100 hari kerja.
“Penyelesaian sejumlah program lanjutan yang mesti diselesaikan disinyalir menelan anggaran negara nilainya sangat fantastik yang bermuara pada Penekanan salah arah dan penempatan beberapa pejabat dibawah tekanan hingga berpengaruh pada area setiap Kuncuran Anggaran Otonomi daerah, tidak lain hal itu membetuk lingkaran sistim menjadi mata rantai satu arah,” Ucap Delsendir.
Tambah Delsendir, dapat dibuktikan yakni,
bagian terkecil dari sekian banyaknya bentuk item terjadinya dugaan diluar dari yang telah terperiksa instansi terkait dalam pengawasan maupun terpantau bahkan telah mendapat ketukan palu dari pihak kejaksaan
“Salah satu Fakta nyata dapat dilihat secara kasat mata oleh semua kalangan Pembenahan rumah jabatan Bupati Morowali yang sedang Berdiri kokoh dibenah bukan dibangun baru anggaran dalam pelalsanaan proyek pekerjaan bedah Rujab sangat fatanstik, bahkan waktu pengerjaan nya cukup lumayan
lama dari target, demikian pula dengan Fisik Rumah DInas Berwarna Putih tepat berada di sebelah jalan jalur 16 Konon menurut warga dikerjakan oleh Pejabat Teras Sekretariat Bupati Morowali lokasi terbilang bersebelahan dengan Rujab Bupati yang kini sedang sedang Menunggu Pemotongan Pitah peresmian,”Sentil Delsendir.
Ironinya, hal ini menimbulkan pertanyaan dilingkungan warga yang berada disekitar terkait Waktu kerja serta Penetapan nilai anggaran yang ditenderkan syarat keuntungan ataukah penekanan semoga saja bukan atas perintah atau tekanan murni mengikuti tahapan
“Aturan pelelangan tender proyek, baik itu pengerjaan Rujab Bupati Maupun Rumdis Putih tersebut. PR lagi Buat intasi pengawasan. nampak secara dramatis tetap terbungkus rapi tidak terpublis namun begitu kedepan bakal disinyalir menimbulkan delik yang memungkinkan adanya kelalaian ataupun gejala akan merugikan uang negara,”Paparnya.
Bersingguhan hal Korupsi yang terjadi dlingkup pemeritahan Morowali
Berikut terlaksana Rapat Koordinasi bertujuan membahas lebih lanjut mengenai Percepatan Capaian Indikator MPC-KPK Tahun 2025 sekaligus melaksanakan Penandatanganan Komitmen Antikorupsi oleh Bupati Morowali beserta Ketua DPRD pada Agustus mendatang di Jakarta.
Tepatnya di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Morowali. Kamis (24/7/2025)
Pemkab bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP).
MCP merupakan program kolaborasi guna mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.
Kepala Inspektorat Kab.Morowali, Afridin, SH.,M.Sa menegaskan MCP-KPK merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP-KPK 2025 diharapkan dapat menjadi acuan Kepala Daerah dalam membangun sistem Pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
“Pencegahan korupsi tidak hanya terkait penegakan hukum, namun mampu memastikan regulasi mendukung ekosistem yang bersih dan sehat.
MCP harus menjadi sistem yang memperkuat tata kelola tanpa menciptakan hambatan bagi sektor usaha dan pembangunan ekonomi,” Imbuhnya. (DRM)