Siklus-Indonesia.id, Timika – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, S.H., menegaskan kuatnya keyakinan bahwa kemajuan nyata di Tanah Papua tak akan pernah tercapai jika berjalan sendiri-sendiri. Percepatan pembangunan yang diharapkan seluruh masyarakat hanya bisa terwujud berkat jalinan kerja sama yang erat dan kokoh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan secara tegas Gubernur Meki saat hadir dalam Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama seluruh Gubernur serta Bupati dan Wali Kota se-Tanah Papua, yang berlangsung di Timika pada Kamis, 30 Juli 2026.
Dalam uraiannya, Gubernur Meki menilai pelaksanaan Otonomi Khusus Jilid II adalah momen bersejarah yang tak boleh disia-siakan. Ini adalah kesempatan emas untuk mewujudkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di setiap penjuru tanah ini.
Seluruh arah langkah pembangunan telah tertata rapi dalam aturan resmi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Papua 2022–2041, yang kemudian diperjelas dan diperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
“Dokumen RAPPP memuat 19 program prioritas utama yang ditujukan agar kita bisa mewujudkan cita-cita bersama: Papua yang Sehat, Papua yang Cerdas, dan Papua yang Produktif. Semuanya selaras sepenuhnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta agenda besar pembangunan negara,” jelasnya.
Lebih jauh, Gubernur Meki menegaskan betapa pentingnya posisi tanah kelahirannya bagi seluruh bangsa. Papua memegang peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari pengolahan kekayaan alam hingga tahap hilirisasi, penguatan ketahanan pangan dan energi nasional, membuka pintu investasi yang luas, hingga menjaga keseimbangan iklim dunia melalui hutan-hutan yang masih lestari di sini.
Ia juga mengingatkan langkah bersama yang telah diambil oleh enam Gubernur di seluruh wilayah Tanah Papua, yang telah membentuk Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua. Pada pertemuan bersejarah yang berlangsung di Timika tanggal 11 Mei 2026 lalu, telah disepakati 12 Poin Kesepakatan Timika yang kemudian disampaikan sebagai usulan dan rekomendasi penting kepada Presiden Republik Indonesia.
Kesepakatan itu mencakup dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden, percepatan penyelesaian jalan Trans Papua, perbaikan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, penyempurnaan Undang-Undang Otsus, peningkatan besaran Dana Otsus serta Dana Tambahan Infrastruktur, pembangunan kawasan industri dan pusat pertanian unggulan, hingga berbagai program perlindungan dan pemberdayaan khusus bagi Orang Asli Papua.
“Pembangunan di tanah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah-pisah atau hanya mengurus kepentingan masing-masing. Harus ada koordinasi yang rapi dan kerja sama yang melibatkan semua unsur: pemerintah pusat dan daerah, Majelis Rakyat Papua, DPR serta DPR Kabupaten/Kota, lembaga adat, tokoh agama, para ilmuwan, dunia usaha, BUMN, mitra pembangunan, hingga seluruh elemen masyarakat. Semua harus bergerak beriringan agar bantuan dan program tepat sasaran dan membawa manfaat nyata,” tegas Gubernur Meki.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan di Tanah Papua adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan bangsa ini secara keseluruhan. Pemerataan kemajuan di wilayah paling timur ini menjadi salah satu ukuran utama apakah kita benar-benar bisa mewujudkan mimpi besar Indonesia Emas tahun 2045 nanti.
“Kita berharap dialog yang berlangsung hari ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka, melainkan melahirkan keputusan dan arah kebijakan nyata. Semoga rekomendasi yang dihasilkan menjadi panduan langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045—dimulai dari pemerataan pembangunan di Tanah Papua, negeri tempat matahari terbit menyapa Indonesia terlebih dahulu dari Timur,” tutup Gubernur Meki Fritz Nawipa. (Red)