SIKLUS-INDONESIA.ID, MANADO – Sengketa informasi publik antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi (RAKO) dan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara resmi masuk ke meja persidangan.
Gugatan ini dilayangkan setelah permintaan informasi yang diajukan LSM RAKO terkait penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tak kunjung dipenuhi oleh pihak Bank Indonesia.
Menurut LSM RAKO, informasi yang dimohon merupakan bagian dari kategori informasi publik yang wajib tersedia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Sebelumnya, LSM ini juga telah menggugat tujuh bank BUMN dan tiga perusahaan BUMN lainnya atas dasar serupa.
“Cukup disayangkan, lembaga negara sekelas Bank Indonesia justru tidak patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ketua LSM RAKO Harianto Nanga, Rabu (10/4/2025).
LSM RAKO menilai, sikap Bank Indonesia tersebut merupakan preseden buruk dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi publik, dua prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance).
LSM RAKO menyatakan akan terus mendorong keterbukaan informasi dan pengawasan penggunaan dana CSR, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.
“Kami berkomitmen mengawal pelaksanaan ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto dan mendukung penuh program-program strategis Gubernur Sulawesi Utara,” tegas Harianto.
Langkah hukum yang diambil ini diharapkan menjadi pemicu perbaikan tata kelola informasi publik di lembaga negara dan BUMN, sekaligus mendorong transparansi dalam penggunaan dana CSR yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terbuka bagi publik.
Persidangan sengketa informasi ini akan digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam waktu dekat.
Harianto berharap hasil persidangan dapat membuka akses informasi yang selama ini tertutup, sekaligus memberikan pelajaran penting bagi lembaga-lembaga publik lainnya agar lebih taat pada prinsip keterbukaan.(dkg)