Siklus-Gorontalo.Id, Gorontalo – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Gorontalo Soroti beberapa infrastruktur yang kurang layak untuk kepentingan umum di Kabupaten Gorontalo.
Faisal Moha Warga Pj. Komisariat PERMAHI UNUGO yang Merupakan Ketua HIMAPRODI Hukum UNUGO menyoroti Hal ini yang didasari dengan beberapa jalan yang berlubang di area PT. PG Gorontalo yang diduga berlubang akibat operasional truck yang bermuatan tebu dan juga Jembatan di Batu Layar maupun di Pulubala.
“Kami Menyoroti beberapa Jalan yang berlubang yang diduga akibat dari operasional PT. PG Gorontalo dalam mengangkut Muatan Tebu dan Juga Jembatan Di Batu Layar dan Di Desa Pulubala,”Kata Faisal.
ia pun menambahkan dengan landasan yuridis pada UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 menerangkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bunyi Pasal 74 Pada UU No 40 Tahun 2007 dengan tegas mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bahkan dikuatkan dengan Pasal 2 PP 47/2012 menerangkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan,” Tambahnya.
Faisal mempertanyakan dimana peran dari Dana CSR mengingat lumayan banyak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gorontalo
Menjadi pertanyaan besar dimana aliran dana CSR dan sampai mana manfaatnya untuk masyarakat? mengingat lumayan banyak perusahaan yang beroperasi yakni, PT. PG Gorontalo, PT. POKHPAN, BRI, BSG, dan Masih Banyak Lagi.
“Kami menegaskan perlu adanya transparansi dalam pengelolaan dana CSR apabila perusahaan tidak berkontribusi dalam pembangunan Daerah maka Cabut Izin Operasionalnya!, Ataukah Kami Menduga Bupati Kabupaten Gorontalo Takut dengan para Bos Perusahaan? Ataukah ada dugaan penyelewengan anggaran?,”Pungkasnya. (Red)